Hari Lahir Pancasila 2023

Keluarga Besar Pengadilan Negeri Boyolali, mengucapkan

Selamat Hari Lahir Pancasila

01 Juni 2023

“Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”

MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

“Ada 24 instansi atau layanan yang ada di sini terdiri dari 171 layanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali”

Lebih Lanjut

Core Values ASN BerAKHLAK

Seluruh Komponen Pegawai Pengadilan Negeri Boyolali Kelas IB Siap mendukung menjadi Core Value ASN Berakhlak

Lebih Lanjut

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TA. 2022

Dalam rangka upaya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

ZI 2022

KEMITRAAN MEMBANGUN DESA (KEMBANG DESA)

Layanan Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa adalah layanan yang bertujuan memberikan kemudahan dan informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan di Jawa Tengah.

Lebih Lanjut

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi berhak mendapatkan layanan bantuan hukum dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

Lebih Lanjut

PROSES GUGATAN SEDERHANA

Pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Lebih Lanjut

Peradilan Modern

Memberikan layanan terbaik kepada para penerima layanan peradilan dengan memanfaatkan berbagai kemudahan yang berasal dari pemanfaatan teknologi informasi.

E-COURT MA-RI

e-Court MA-RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online.

LEBIH LANJUT

SIPP

SIPP adalah sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan.

LEBIH LANJUT

ERATERANG

Eraterang memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan secara elektronik.

LEBIH LANJUT

SIWAS MA-RI

Laporkan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dengan SIWAS MA-RI.

LEBIH LANJUT

siSuper

Survei Pelayanan Elektronik IKM dan IPAK di Pengadilan Negeri Boyolali.

LEBIH LANJUT

DENDA TILANG

Para pelanggar dapat melihat putusan denda tilang tersebut di SIPP PN Boyolali.

LEBIH LANJUT

JADWAL SIDANG

Menampilkan jadwal sidang perkara pidana dan perkara perdata.

LEBIH LANJUT

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI.

LEBIH LANJUT

DIREKTORI PUTUSAN

Akses publik mengenai salinan putusan yang telah diunggah pada Direktori Putusan MA.

LEBIH LANJUT

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepaniteraan Perdata

Permohonan Perbaikan Database Paspor
Permohonan Perbaikan Akta Nikah
Permohonan Pengampuan
Permohonan Perwalian
Permohonan Perbaikan Akta Catatan Sipil

Lihat Prosedur Layanan

Kepaniteraan Pidana

Permohonan Diversi
Penggeledahan
Penyitaan
Perpanjangan Penahanan
Pelimpahan Berkas Perkara Pidana
Upaya Hukum Banding
Upaya Hukum Kasasi
Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Persyaratan Ijin Besuk Tahanan
Permohonan salinan/petikan putusan perkara yang masih aktif (Upaya Hukum)

Lihat Prosedur Layanan

Kepaniteraan Hukum

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil
Surat Keterangan tidak tersangkut perkara
Surat Keterangan tidak dicabut Hak Pilihnya
Waarmerking
Pengaduan
Permintaan Salinan putusan baik untuk perkara pidana maupun perdata
Pelayanan Informasi

Lihat Prosedur Layanan

E-BROSUR LOW VISION

BIGGER, BOLDER, BRIGHTER

Elektronik Brosur (e-brosur) Low Vision adalah Wadah informasi yang disediakan dalam laman resmi Pengadilan Negeri Boyolali untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan penglihatan. Dengan mempedomani SK Dirjen Badilum Nomor 1692/ DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Fitur ini dihadirkan untuk mempermudah akses untuk keadilan (access to justice). Pengadilan Negeri Boyolali terus berbenah dan melakukan perbaikan tiada henti agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima, termasuk pula kepada penyandang disabilitas low vision sebagai salah satu dari kelompok prioritas.