Pilih Laman

BOYOLALI – Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B menggelar deklarasi pencanangan dan penandatanganan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Acara ini digelar di kantor setempat pada Kamis (6/1/2022).

Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nurhadi, S.H., M.H. mengatakan bahwa pihaknya membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Melalui Kerjasama yang baik antar Lembaga diharapkan mampu menciptakan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pencanangan pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan program program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akutabilitas kerja dan peningkatan pelayanan publik yang bersifat kongkret,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bupati M. Said, Menurut Bupati M. Said, pencanangan dan penandatanganan pembangunan zona integritas bertujuan untuk memberikan pelayanan dengan baik dari sisi keadilan bagi masyarakat Kabupaten Boyolali.

“Zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali juga tentunya pada instansi lainya. Tentunya upaya langkahnya bagaimana langkah langkah ini dapat memberikan satu hal yang terbaik dalam upaya yang memberikan satu pelayanan,” harap Bupati Said.

Acara puncak ditandai dengan penandatanganan deklarasi pencanangan zona intergritas oleh Ketua Pengadilan Negeri dan diikuti sebagai saksi yang ikut bertandatangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Boyolali, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resort Boyolali, Komandan Kodim 0724 Boyolali, Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, Kepala Rumah Tahanan Negara Boyolali dan Ketua Posbakumadin Boyolali. (ppg-doc)